Ketika Universitas Chulalongkorn mengumumkan rencana untuk mengembangkan kembali distrik Sam Yan di Bangkok menjadi “Kota Pintar”, sedikit yang menyangka bahwa sebuah kuil kecil Tionghoa yang tersembunyi di balik asrama mahasiswa akan memicu salah satu perdebatan paling sengit di kota itu tentang warisan dan rasa memiliki. Kuil Chao Mae Thapthim, yang didedikasikan untuk Mazu, dewi laut yang dipuja oleh komunitas pelaut Tionghoa, telah menjadi pusat perselisihan yang tak terduga yang mempertentangkan logika kepemilikan dengan geografi moral.
Bagi Kantor Manajemen Properti universitas (yang dikenal sebagai PMCU), yang memiliki lahan tersebut, kuil itu menghalangi pembangunan kompleks multifungsi yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan pembaruan kota. Rencana mereka mengusulkan relokasi kuil, dengan alasan bahwa pembangunan dan pelestarian dapat berjalan beriringan . Namun, tuntutan hukum, perintah penggusuran, dan kritik publik segera mengubahnya menjadi pertanyaan yang lebih besar : siapa yang memutuskan bentuk kepercayaan dan ingatan apa yang layak mendapat tempat di masa depan Bangkok?
Latar belakang
Kuil bersejarah ini berdiri di atas tanah milik Chulalongkorn. Sejarah kuil ini sudah ada sejak lebih dari 150 tahun yang lalu, bahkan sebelum universitas itu sendiri berdiri. Sejak saat itu, tempat ini menjadi pusat kehidupan masyarakat dan memori kolektif . Pada tahun 1957, universitas berupaya untuk mengambil alih sebidang tanah antara Stadion Nasional dan Jalan Rama IV, tetapi penduduk menolak untuk pindah. Tiga tahun kemudian, terjadi kebakaran—namun kuil tersebut secara ajaib selamat meskipun rumah-rumah di sekitarnya hancur. Pada tahun 1970, masyarakat mengumpulkan dana untuk membangun kembali kuil tersebut di Sam Yan.
Sejak tahun 2000-an, PMCU telah mengejar skema pembangunan kembali besar-besaran di sekitar Sam Yan, menjadikannya sebagai pusat “Kota Pintar” yang terdiri dari perumahan mahasiswa dan proyek komersial di lahan seluas 385 rai milik universitas yang menghasilkan pendapatan. Ketika masa sewa kuil berakhir pada tahun 2015, universitas berupaya mengusir penjaga lamanya. Pada tahun 2020, konflik semakin intensif ketika mahasiswa membentuk rantai manusia dan meluncurkan kampanye jaringan untuk mempertahankan kuil tersebut. Yang dipertaruhkan lebih dari sekadar sebidang tanah: perjuangan ini melambangkan ketegangan antara hak warisan budaya, identitas komunitas, dan keharusan pembangunan kembali perkotaan di kawasan pusat Bangkok.
Apa yang bermula sebagai keluhan lokal telah berkembang menjadi sebuah isu sipil. Pada tahun 2023, aktivis mahasiswa yang dipimpin oleh Netiwit Chotiphatphaisal memproduksi The Last Breath of Sam Yan , sebuah film dokumenter yang menelusuri sejarah kontroversial kuil tersebut dan perjuangan diam-diam masyarakat sekitarnya untuk tetap bertahan. Film ini, yang meraih penghargaan di festival lokal dan pemutaran internasional, membingkai ulang isu tersebut sebagai lebih dari sekadar sengketa tanah. Film ini menjadi pernyataan tentang akuntabilitas, gentrifikasi, dan hak warga biasa untuk mendefinisikan warisan budaya dengan cara mereka sendiri.
Melalui pemutaran film, petisi, dan intervensi pengadilan, kampanye seputar Chao Mae Thapthim mengubah pembelaan budaya menjadi partisipasi warga. Mahasiswa, warga, dan alumni terlibat dalam debat publik bukan hanya melalui protes, tetapi juga dengan menghasilkan pengetahuan—film dokumenter, esai, dan narasi media sosial—yang menantang definisi resmi tentang kemajuan. Dalam pengertian ini, warisan budaya menjadi bahasa kewarganegaraan.
Namun, keberadaan kuil tersebut juga mengungkap kebenaran yang tidak menyenangkan tentang bagaimana Bangkok memilih apa yang ingin mereka ingat. Perlindungan warisan budaya di kota ini sangat tidak merata. Situs-situs tertentu—yang menarik nostalgia kelas menengah atau cita-cita kosmopolitan tentang multikulturalisme—mendapat simpati luas dan dukungan kelembagaan. Yang lain memudar secara perlahan, hilangnya situs-situs tersebut dianggap sebagai harga yang harus dibayar untuk pembangunan.
Chao Mae Thapthim tetap lestari dalam ingatan publik sebagian karena sesuai dengan kisah yang menarik: sebuah landmark multikultural, tetangga universitas, dan simbol iman yang terancam. Namun, energi moral yang sama tidak diberikan kepada komunitas seperti Benteng Mahakan, yang rumah-rumah kayunya yang berusia seabad dihancurkan atas nama mempercantik kota . Di Pecinan, tempat Talad Noi menikmati pelestarian sebagian, banyak kuil dan rumah toko telah lenyap begitu saja, sementara yang lain bertahan berkat labirin lorong-lorong sempit dan lahan-lahan terfragmentasi yang menyulitkan pengembang real estat .
Para aktivis cenderung fokus pada situs-situs simbolis karena situs-situs tersebut mengkristalkan berbagai narasi: agama, kekuasaan negara, dan ketidakadilan perkotaan, tetapi efek sorotan ini membuat situs-situs terancam lainnya menjadi tidak terlihat. Situs-situs yang terabaikan ini berfungsi sebagai apa yang disebut Michel Foucault sebagai “heterotopia”—ruang-ruang yang ada baik di dalam maupun di luar tatanan yang dirasionalisasi, ditoleransi sebagai jejak masa lalu namun dikecualikan dari estetika modern yang ingin diproyeksikan oleh “Kota Pintar”. Politik visibilitas mereproduksi ketidaksetaraan dalam perlindungan warisan budaya, mengutamakan pertempuran ikonik daripada lanskap budaya yang tersebar luas.
Universitas sebagai pengembang perkotaan
Peran Universitas Chulalongkorn dalam kisah ini merupakan lambang transformasi yang lebih luas dalam tata kelola perkotaan di Thailand. Dahulu sebagai simbol pendidikan nasional dan pelayanan publik, universitas ini semakin menjadi pengelola properti korporat yang mengelola beberapa lahan paling berharga di pusat kota Bangkok. Didirikan di atas tanah bekas kerajaan dan diberikan hak sewa yang luas di pusat kota Bangkok, universitas ini sekarang bertindak sebagai salah satu pengelola properti paling berpengaruh di kota tersebut.
Selama dua dekade terakhir, PMCU telah mengembangkan kembali sebagian besar wilayah Sam Yan, Siam Square, dan Suan Luang menjadi zona komersial yang dipenuhi mal, hotel, dan kondominium. Proyek-proyek ini dibenarkan melalui retorika pembangunan dan manfaat publik, tetapi seringkali meminggirkan komunitas yang telah menopang daerah tersebut selama beberapa generasi. Warung makan murah, toko suku cadang mobil, dan toko kelontong kecil digusur atau dipindahkan karena kenaikan sewa dan pembangunan kembali komersial oleh PMCU. Orang-orang yang telah tinggal di daerah ini selama beberapa generasi terpaksa pindah dari daerah Sam Yan karena kenaikan sewa tahunan yang sangat tinggi—konsekuensi langsung dari pembangunan real estat PMCU. Sejak tahun 2004, universitas telah menaikkan sewa bulanan Siam Square menjadi 80.000–160.000 baht/unit. Universitas juga mempersingkat masa sewa kontrak apa pun menjadi 5-10 tahun. Meskipun PMCU telah mempromosikan inisiatif “Kota Pintar” sebagai model urbanisme berkelanjutan dan inovatif, gentrifikasi dan penggusuran komunitas lama di Sam Yan dan distrik sekitarnya menunjukkan kontradiksi dari model ini: lembaga-lembaga yang terkait dengan negara mereproduksi ketidaksetaraan bahkan ketika mereka mempromosikan inovasi dan keberlanjutan.
Logika ini meluas melampaui pembangunan kembali komersial. Kampus Uthenthawai Universitas Teknologi Rajamangala Tawan-Ok, yang telah lama menentang upaya Chulalongkorn untuk merebut kembali tanahnya, baru-baru ini menghadapi tekanan untuk pindah. Pihak berwenang menyebut kekerasan mahasiswa sebagai alasannya, sementara institusi lain dengan masalah serupa tetap tidak tersentuh. Penegakan selektif semacam itu menunjukkan bagaimana narasi moral tentang ketertiban dan keamanan juga dapat dimobilisasi untuk membuka ruang bagi modal .
Warisan sebagai geografi moral
Perselisihan Chao Mae Thapthim bukan hanya tentang sebuah kuil. Perselisihan ini menggambarkan bagaimana keyakinan, ingatan, dan ruang diatur di Bangkok kontemporer. Perencanaan kota, yang seringkali disajikan sebagai proses teknokratis yang netral, juga merupakan proses moral—ia mendefinisikan apa yang dihargai, apa yang ditoleransi, dan apa yang harus dihilangkan.
Dengan bersikeras bahwa kehidupan spiritual dapat dipindahkan atau direplikasi di tempat lain, para perencana mengabaikan ekologi ritual yang menopang tempat-tempat tersebut: para pengurus, para penyembah, para pedagang informal, dan ritme ibadah sehari-hari. Warisan, dalam pandangan ini, bukanlah objek tetap tetapi hubungan hidup antara manusia dan tempat.
Ketika hubungan itu terputus, sesuatu yang lebih besar daripada arsitektur akan hilang. Geografi moral kota—peta tak terlihatnya tentang kepedulian dan rasa memiliki—menyusut sedikit lebih jauh.
Perjuangan seputar Chao Mae Thapthim bergema di seluruh Asia Tenggara, di mana pembangunan kembali bertabrakan dengan warisan budaya yang hidup. Di Singapura, penggalian Pemakaman Bukit Brown memicu perdebatan publik tentang bagaimana sebuah negara “cerdas” mengenang orang-orang yang telah meninggal. Di Penang, dermaga klan yang terdaftar di UNESCO berdiri sebagai sisa-sisa migrasi Tionghoa yang fotogenik tetapi menghadapi erosi budaya yang lambat di bawah beban pariwisata . Di Kota Ho Chi Minh, ribuan orang mengajukan petisi untuk menyelamatkan bangunan era kolonial dari pembongkaran, mengubah nostalgia perkotaan menjadi aksi sipil.
Terkait
Dalam berbagai kasus ini, pemerintah mempromosikan modernitas melalui infrastruktur, sementara warga negara menolaknya melalui kepedulian dan ingatan. Persaingan ini bukan hanya tentang struktur fisik tetapi juga tentang kepemilikan moral—siapa yang berhak mendefinisikan apa yang dianggap sebagai kemajuan, dan masa lalu siapa yang layak dilindungi di kota modern.
Jika para pembuat kebijakan benar-benar ingin menyeimbangkan pembangunan dengan kesinambungan budaya, mereka harus melangkah lebih jauh dari sekadar melestarikan fasad. Perlindungan warisan budaya harus mencakup ritual dan kehidupan sosial yang memberi makna pada ruang-ruang tersebut. Universitas dan lembaga negara yang mengawasi pembangunan kembali dapat berkonsultasi dengan pengelola lokal dan pakar warisan budaya sebelum menyetujui relokasi, untuk memastikan bahwa pembangunan tidak menghapus tradisi yang masih hidup.
Pengadilan juga membutuhkan kerangka kerja yang mengakui nilai budaya tak benda di samping hak milik. Jika tidak, komunitas yang membela situs suci atau bersejarah akan tetap dirugikan, klaim mereka dianggap sebagai sentimen belaka dan bukan substansi.
Terakhir, keterlibatan warga sipil yang terlihat dalam kampanye Chao Mae Thapthim patut mendapat pengakuan. Pembuatan film dokumenter, advokasi media sosial, dan pengorganisasian mahasiswa bukanlah hal yang terpisah dari kebijakan—melainkan bentuk-bentuk penalaran publik yang memperkaya kehidupan demokrasi.
Apa yang Chao Mae Thapthim ceritakan kepada kita
Hingga akhir tahun 2025, kasus hukum terkait Chao Mae Thapthim masih belum terselesaikan. Pengadilan tingkat rendah telah memihak Universitas Chulalongkorn, tetapi banding dan perhatian publik terus berlanjut. Hasilnya akan menentukan lebih dari sekadar nasib kuil tersebut. Ini akan menandakan suara siapa yang memiliki bobot moral dalam perjalanan Bangkok menuju modernisasi.
Entah kuil itu tetap berdiri atau dipindahkan, kisahnya telah mengungkap ketegangan yang membentuk kota kontemporer: antara warisan dan kemajuan, iman dan keuntungan, ingatan dan penghapusan. Perjuangan untuk tempat suci kecil ini adalah pengingat bahwa apa yang kita pilih untuk dilestarikan pada akhirnya mencerminkan siapa kita sebenarnya.
Leave a Reply