Pemerintah Indonesia berupaya memastikan kejelasan berkelanjutan dalam kerangka kebijakan fiskalnya dengan meminta dana kekayaan negara Danantara untuk menjelaskan penyesuaian kelembagaan baru-baru ini kepada lembaga pemeringkat kredit Moody’s.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa beberapa fungsi pengelolaan aset negara dan dividen kini dikoordinasikan melalui Danantara, yang juga memiliki mandat investasi.
“Inilah yang perlu dijelaskan,” katanya pada hari Sabtu.
Langkah ini menyusul laporan Moody’s baru-baru ini yang menggarisbawahi pentingnya kejelasan kebijakan, komunikasi publik yang efektif, dan koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga di tengah perubahan tata kelola ekonomi yang sedang berlangsung.
Airlangga mengatakan Moody’s telah meminta klarifikasi tentang arah kebijakan fiskal Indonesia setelah pembentukan Danantara, khususnya untuk memastikan kejelasan dan konsistensi berkelanjutan dalam pengelolaan fiskal.
Di bawah kerangka kerja yang direvisi, dividen yang sebelumnya dicatat sebagai pendapatan negara non-pajak kini dikelola melalui Danantara, tambahnya. Sebagai dana kekayaan negara, Danantara juga memainkan peran investasi dalam strategi ekonomi pemerintah yang lebih luas.
Poin-poin tersebut perlu dikomunikasikan kepada Moody’s, kata Airlangga.
Ia mencatat bahwa anggaran negara tahun ini mencerminkan penyesuaian komposisi, khususnya terkait manajemen investasi, sambil menekankan bahwa disiplin fiskal pemerintah tetap tidak berubah.
Dari perspektif makroekonomi, Hartarto menegaskan kembali bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran tidak lebih dari 3 persen dari produk domestik bruto dan menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah 40 persen.
Moody’s mempertahankan peringkat kredit kedaulatan Indonesia di Baa2, satu tingkat di atas ambang batas peringkat investasi, sambil merevisi prospek dari stabil menjadi negatif.
Dalam laporannya, Moody’s menyoroti pentingnya menjaga arah kebijakan yang jelas, komunikasi yang efektif, dan koordinasi antar lembaga yang kuat karena Indonesia terus menerapkan perubahan dalam kebijakan ekonomi dan tata kelola.
Leave a Reply